penatausahaan barang milik daerah. menetapkan kebijakan pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. penatausahaan barang milik daerah

Dalam kegiatan Pencatatan dan Pendataan masih banyak. Eng. pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah yudi prihanto 34. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 55. PENATAUSAHAAN - BARANG MILIK NEGARA 2016 PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan. . Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 06/2007 ten tang penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK. Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Laporan Barang Kuasa Pengguna sebagai output utama penatausahaan Barang Milik Negara, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan Barang Milik. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai berikut : a. ID : 41 HLM. menetapkan kebijakan pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 800. DASAR HUKUM. data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna barang. Dalam konteks ini, Perda Kota Padang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggap tidak relevan lagi dan oleh karenanya harus dirubah. Login. 1 Penatausahaan Aset Tetap Tanah di BPKAD Jember 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: “Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. A. 24. Terlampir Jadwal Bimtek Barang dan Aset yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan. Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) hal yaitu: pembukuan, inventarisasi; dan pelaporan. Lokasi. Pengurus Barang Pcmbantu adalah yang diserahi tugas tnencrima, mcnyimpan, mcngcluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya nilai aset yang valid dan. UU 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam. E. BAHAN DAN ALAT a. Menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; Menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun; Menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester; Menyiapkan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan kegiatan penting didalam Pengelolaan Aset Daerah yang ada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah. 1. Penatausahaan Barang Milik Negara, wajib dilaksanakan oleh para Pejabat pada Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bertindak selaku UPPBIUAPB, UPPB-E I / UAPPB-E I, UPPB-Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Pedoman Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Bimtek Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Aset Daerah; Penerapan Permendagri No 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan. Uraian Tugas Penyelesai Kerja Hasil /Beban yang an (menit) Efektif Kerja dibutuhkan. 14. Melakukan pencarian untuk kata tugas+dan+fungsi+bidang+pengelolaan+barang+milik+daerah. Lampiran VII. Gambar 1 Hubungan Penatausahaan BMN. Salah satu indikator pengelolaan barang milik daerah yaitu penatausahaan barang milik daerah. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. Tahun. 1 Pengertian Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan danpenghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. b. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 6. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kerja Indonesia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ PMK. 06/2007, Selain itu pada penelitianPenatausahaan adalah kegiatan Pendataan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Q / Monev. Barang/Asset Milik Daerah Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h. Tujuan Laporan keuangan dapat terselesaikan 3. Serta Undang – Undang No. 9. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang Milik Negara 1) Sekretaris daerah adalah pengelola barang milik daerah. membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara “sudah bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa setiap barang milik daerah yang dipakai dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah ini telah dicatat, diteliti bagaimana pengunaan dan. 797. 30. 137,00Komaedi menjelaskan, sistem aplikasi e-BMD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan administrasi penatausahaan barang milik daerah secara real time. pdf. DOI: 10. 07. kegiatan dan sub kegiatan Penatausahaan Keuangandan Barang Milik Daerah, yang akan dicapai sesuai dengan tugas fungsi dan ruang lingkup organisasi Kantor kecamatan Dukuhturi. 3. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUOL BUPATI BUOL Menimbang Mengingat 4 * a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebutDalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Berlaku. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya. Barang/Asset Milik Daerah Barang/asset milik daerah menurut Mahmudi (2010,h. Tipe Dokumen. Pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas barang rampasan Negara. Barang Milik Daerah berupa Ganti Rugi Sanksi. Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Mulik Daerah. 8. Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SEWA, PINJAM PAKAI,. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah , Istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Bahan 1. 2. U. Materi Pokok : Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Bmd, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian, Dan. Pengguna Badalaharang pejabat pemegang kewenanganpenggunaan barang milik daerah. 1 Peringatan : JIka SOP tidak dilaksanakan, maka BMD berupa kendaraan bermotor yang rusak/hilang masih tercatat di Barang Inventaris Daerah dan tidak ada. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secaraPemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 0 149. Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK. 14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. , kegiatan atau tindsikan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatataii data dan pelaporan barang. 000 525. 4. Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh Gadik/Dosen untuk memperkuat pemahaman peserta didik. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Daerah ini menjelaskan ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,. penatausahaan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 18. 15 Halaman. 27, LN. Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal9. Administrasi Barang Milik Daerah. LATAR BELAKANG : Perbup Nomor 43 Tahun 2017 tentang SSH mengatur tentang penatausahaan keuangan yang tertib dan teratur sesuai dengan kaidah tata usaha keuangan 2. Pendataan -> Mendata semua barang daerah yang masuk,baik secara fisik maupun dokumen atas barang tersebut. ( Penatausahaan Keuangan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada PenggunaBarang. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid), Jalan Tri Lomba Juang No. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima,. 2. d. Adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: 47 Tahun 2021 Tanggal: 23 September 2021 Perihal TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. 0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ruang Lingkup. 1. mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Penatausahaan Aset, Subbidang Pemanfaatan Aset, dan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset. Pelaporan 2. 6. Analisis Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Wonogiri) Di era globalisasi ini tuntutan untuk bisa menerapkan prinsip good governance (GG) di lingkungan instansi pemerintahan menjadi suatu keharusan. 38 Tahun 2008; 2. f. Barang Milik Daerah. E. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel and Word. , M. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. Subjek. Kecuali terhadap BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dilaksanakan melalui opname fisik setiap tahun, sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK. Hal ini selalu disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan tentunya harus diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko. 4. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). ADDITIONAL MENU. idDengan penatausahaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat diketahui secara pasti nilaikekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang dikuasai pemerintah daerah. Lingkup pengelolaan barang milik. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. 2014 No. D. 12) e. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas. Adapun pengertian dari ketiga rangkain kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang. 24. 01. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus. Makalah ini disusun untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. pengelolaan barang milik daerah. )6%23)43 -%. SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU; Melakukan pencarian atas: tugas+dan+fungsi+bidang+pengelolaan +barang. Penatausahaan BMD menurut Peraturan Perundang-undangan Penatausahaan BMD diatur secara khusus dalam Bab XIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nama SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan c. Halaman ini telah diakses 341 kali. Pemerintah daerah (Pemda) sebagai daerah yang otonom dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak luput. 25. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang : a. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh. Pengurus Barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,. 22. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Tata Cara Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah. 000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Realisasi Sertifikat Tanah Aset 305. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. Bimtek Online Tahap I. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau. PP No. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secaraPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan terhadap pengamanan barang milik daerah, yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. SOP penatausahaan barang ini dibuat atas permintaan Sponsor dan disetujui oleh Penguji pada waktu. 06/2016 TANGGAL 28 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah, sehingga. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469,. GO. Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan, berdasarkan Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota dan permohonan dari Pengguna Barang lama. Perwakilan.